KEJAHATAN sama tuanya dengan kehidupan ini. Crime is eternal-as eternal as society—kejahatan itu abadi, seperti abadinya masyarakat—begitu kata Profesor Frank Tannembaum (1893-1969), kriminolog Univeristas Columbia AS.
Biasanya, kejahatan timbul karena dorongan individu untuk memiliki sesuatu yang berharga. Terlebih lagi, nafsu manusia terhadap benda material tidak pernah terpuaskan.
Dalam upaya untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan mereka, banyak individu yang memilih untuk melanggar hukum atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
“Pada mulanya kejahatan disebabkan faktor kemiskinan,” kata M. Ali Zaidan dalam bukunya Kebijakan Kriminal (Sinar Grafika: 2016).
“Akan tetapi, kejahatan kemudian disebabkan oleh kemakmuran; kejahatan korupsi merupakan contohnya. Korupsi marak bukan karena pelakunya miskin, mereka umumnya secara ekonomis telah mapan, tetapi kesempatan dan kebutuhan mendesak pelaku untuk melakukan itu.”
White-collar crime
Korupsi ialah bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan status sosial ekonomi tinggi. Oleh karenanya, kejahatan ini sering disebut kejahatan kerah putih (white-collar crime)—berasal dari frasa “pekerja kerah putih”, biasanya pekerja profesional, administratif atau kantoran sehingga sering dibedakan dengan kejahatan kerah biru (blue-collar crime)—kejahatan yang dilakukan oleh para pekerja kelas bawah dengan status sosial ekonomi rendah.
Dalam Introduction to Crimonology (2024)—disusun oleh Taryn VanderPyl, Mauri Matsuda, Jenny Moreno, dan Curt Sobolewski dan diakses di Open Oregon Educational Resources—disebutkan beberapa jenis kejahatan kerah putih, antara lain pemalsuan, penipuan, penggelapan, pencucian uang, pemerasan, dan penyuapan.
Umumnya kejahatan kerah putih sulit dilacak, karena keterlibatan aktor di kalangan yang memiliki kuasa, sehingga mereka bisa “mengatur” hukum. Kejahatan ini juga cenderung berjalan di lingkup tertutup, menurut Dony Kleden dalam tulisannya “Kejahatan Kerah Putih” (KOMPAS, 13/11/2008), sehingga memungkinkan terjadinya sistem patronase—pendek kata, pembagian keuntungan di antara para aktor.
Dalam makalah "Corruption as a ‘white-collar crime’ internatonal legal instruments on publik accountability of public official"
yang dimuat di
TEMIDA, jurnal viktimisasi, HAM, dan gender, Nomor 4/Vol. 12/Desember 2009, Mirjana Dokmanovic menyebutkan, semakin tinggi levelnya, semakin tersembunyi dan semakin sulit untuk mendeteksi kejahatan kerah putih.
“Semakin sulit untuk menghukum para pelakunya, karena semakin tinggi levelnya, semakin besar pula kekuatan yang mereka gunakan tidak hanya untuk melakukan tindakan korupsi, tapi juga untuk menutupinya,” katanya.
Oleh karenaya, menurut Dokmanovic, jenis korupsi kerah putih ini dapat mempunyai bentuk yang sangat halus, seperti mengeluarkan keputusan yang mengubah suatu undang-undang dan memberikan keistimewaan atau menempatkan sekelompok orang atau badan hukum pada posisi yang diistimewakan.
“Kejahatan ini ditandai dengan tidak adanya korban dalam pengertian klasik, karena korbannya adalah masyarakat secara keseluruhan,” Dokmanovic menegaskan.
Riwayat white-collar crime
Menurut Artidjo Alkostar, istilah white-collar crime pertama kali dikenalkan kepada publik oleh Edwin H. Sutherland, kriminolog dari Universitas Indiana, AS, pada 1939. Meskipun sebelumnya, Edward A. Ross telah menyoroti fenomena perilaku sosial yang bisa dianggap sebagai kejahatan kerah putih dari perspektif sosiologis.
Namun, istilah yang digunakan oleh Ross masih terbatas pada pandangan sosiologisnya. Di sisi lain, Sutherland lebih dalam menjelajahi konsep kejahatan kerah putih sebagai seorang kriminolog, dengan menyoroti praktik-praktik perdagangan ilegal di Amerika Serikat.
Dalam makalah berjudul "White-Collar Crime dan Corporate Crime" di
Jurnal Hukum Nomor 2/Vol. 1/19994, Artidjo yang saat itu masih sebagai staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, menekankan bila definisi
white-collar crime dibedakan dengan
blue-collar crime, maka implementasinya perlu evaluasi kritis dan mendalam.
“Dalam hal ini perlakuan hukum terhadap white-collar crime cenderung lebih rentan secara ekonomis dibandingkan cengan blue-collar crime,” katanya.
Di Indonesia, white-collar crime ada yang berupaya menerjemahkan sebagai “kejahatan priyayi” yang secara etimologis terkait dengan hal-hal yang feodalistis. Sementara di AS, ada juga indikasi bahwa white-collar crime berkaitan dengan tingkat kemunafikan atau kebohongan dalam masyarakatnya.
Pemicu white-collar crime
Artidjo membedah bahwa white-collar crime timbul (1) dalam bentuk adanya pekerjaan (profesi) dan persekutuan (korporasi); (2) kejahatan profesi (pekerjaan) pada umumnya dilakukan secara individual atau kelompok kecil dari orang-orang yang berhubungan dengan pekerjaan mereka,misalnya businessman, dokter, ahli farmasi; (3) corak kejahatan mereka melekat pada corak pekerjaannya, misalnya menghindari pajak, memanipulasi penjualan produk.
- Kerawanan kondisi sosial ekonomi;
- Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan;
- Penegakan hukum yang belum tegas dan efektif;
- Manajemen dan pengawasan yang kurang baik; dan
- Sifat alamiah manusia.
Sementara itu,
Baharuddin Lopa melalui artikelnya di
Pos Kota (
8/91987) meyebut salah satu white-collar crime ialah korupsi. Ia menyebut setidaknya sebelas faktor mengapa korupsi terjadi di Indonesia, antara lain:- Kerusakan moral
- Kelemahan sistem
- Kerawan kondisi sosial ekonomi
- Tindakan hukum yang belum tegas
- Seringnya para pejabat meminta sumbangan kepada para pengusaha
- Pungutan liar
- Kekurangan pengertian tentang tindak pidana korupsi
- Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang serba tertutup
- Masih perlunya mekanisme kontrol DPR
- Masih lemahnya perundang-undangan yang ada
- Gabungan dari berbagai faktor yang juga menyebabkan terjadinya perbuatan korupsi.
Jo Ann Miller, kriminolog Purdue University mengkategorikan white-collar crime dalam empat jenis, yaitu
- Organizational Occupational crime—kejahatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan.
- Government Occupational Crime—kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau atas nama pemerintah.
- Professional Occupational crime—kejahatan yang berkenaan dengan profesi, dan
- Individual Occupational Crime—kejahatan yang dilakukan secara individu.
Jenis-jenis white-collar crime
Berikut ini jenis-jenis white-collar crime menurut Introduction to Crimonology (2024)—meski korupsi tidak secara sendiri dibahas, beberapa jenis di antaranya tergolong tindak pidana korupsi.
Pemalsuan. Praktik memproduksi atau menggunakan versi palsu dari dokumen asli untuk mendapatkan manfaat, seperti pemalsuan KTP, akta kelahiran, atau SIM. Komponen kriminal dasar pemalsuan adalah actus reus (tindakan melawan hukum) membuat, mengubah, menggunakan, atau memiliki versi palsu dari dokumen nyata. Mens rea adalah niat untuk mengambil keuntungan melalui penipuan.
Penipuan. Ini istilah luas yang mencakup berbagai perilaku yang dirancang untuk menipu dan mendapatkan keuntungan, biasanya uang. Bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti penipuan medis, penipuan pajak, kecurangan dalam pemilu, penipuan asuransi, penipuan perbankan, dan lain-lain. Seperti pemalsuan, penipuan dapat diperlakukan sebagai kejahatan atau pelanggaran ringan tergantung pada tingkat penipuan, berapa banyak kerugian yang dihasilkan dan sebagainya.
Penggelapan. Penggunaan dana atau aset keuangan yang diperoleh secara resmi untuk tujuan keuntungan pribadi. Contohnya, pengalihan uang yang disumbangkan untuk tujuan tertentu yang dipakai secara pribadi. Praktik ini dapat terjadi dalam jumlah kecil dari waktu ke waktu, melibatkan manipulasi aset atau transaksi yang tampak sah. Penggelapan dapat menyebabkan kerugian besar bagi pihak yang mengandalkan dana tersebut.
Pencucian uang. Pencucian uang melibatkan proses mengambil uang hasil kegiatan ilegal atau "kotor" dan menyulapnya menjadi uang yang terlihat "bersih" dengan melewatkan uang melalui saluran dan bisnis resmi untuk membuatnya tampak diperoleh secara sah. Proses ini terdiri dari tiga tahap: penempatan, pelapisan, dan integrasi. Penempatan adalah saat uang "kotor" dimasukkan ke dalam sistem keuangan, seperti setoran bank. Pelapisan melibatkan menyembunyikan uang "kotor" di antara uang bersih dengan cara rumit. Terakhir, uang "kotor" dikembalikan ke sumbernya namun disamarkan sebagai pendapatan atau keuntungan sah. Dalam tindak pidana pencucian uang, unsur mens rea menunjukkan pengetahuan tentang asal usul uang "kotor" dan sengaja memulai proses pencucian untuk menyembunyikan jejaknya. Pencucian uang bisa dianggap sebagai pelanggaran ringan atau kejahatan, tergantung pada skala dan kompleksitasnya.
Pemerasan. Terjadi ketika seseorang diancam dengan suatu kondisi bahaya, kecuali mereka melakukan tindakan tertentu atau memberikan manfaat kepada pelaku. Pelaku memanfaatkan ancaman untuk mendapatkan keuntungan, menjadikan pemerasan sebagai jenis pencurian. Ancaman dapat berupa serangan fisik, tuduhan kejahatan, pengungkapan rahasia, atau kerugian lainnya. Contoh modern termasuk pemerasan daring; seseorang mengancam untuk menyebarkan informasi data pribadi guna mempermalukannya di media sosial, kecuali ada pembayaran.
Penyuapan. Penyuapan dan pemerasan sering disamakan, tetapi ada perbedaan penting. Pemerasan melibatkan ancaman untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan penyuapan melibatkan uang. Penyuapan terjadi ketika uang ditawarkan kepada individu dalam “posisi berkuasa” untuk mendapatkan keuntungan. Pemerasan menyoroti peran korban dan pelaku, sedangkan penyuapan mengakui baik pihak yang memberi suap maupun yang menerimanya sebagai pelanggar.
Penyuapan melibatkan hubungan quid pro quo, masing-masing pihak terlibat dalam persyaratan dan manfaat dari perjanjian suap. Terdapat actus reus di kedua sisi suap, dengan penerima dan pemberi suap sama-sama terlibat. Keduanya memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan dari perjanjian tersebut. Dalam mens rea, keduanya memiliki niat untuk menerima manfaat, meskipun terkadang sulit dibuktikan.
Upaya-upaya mencegah white-collar crime
Berikut sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk mencegah white-collar crime, yaitu
- Memperbaiki sistem hukum dan penegakan hukumnya tanpa pandang bulu.
- Lebih tegas menghukum terpidana kejahatan dan tidak mudah disuap.
- Menanamkan prinsip antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.
- Menghukum berat para koruptor yang melakukan tindak kejahatan dengan pidana penjara paling maksimal tanpa dikurangi dengan lainnya.
- Merampas harta para koruptor dan memiskinnya.
- Pengucilan terhadap pejabat yang melakukan tindak kejahatan dan dimasukkan ke dalam daftar orang tercela.
- Memaksimalkan peran lembaga terkait dalam pencegahan dan penindakan korupsi.
- Memperbaiki diri dengan belajar agama dan mendekatkan diri kepada Tuhan.
Mari, #KawanAksi hindari white-collar crime agar hidup lebih damai dan ikut dalam memajukan kesejahteraan bangsa dan negara.[]