DALAM peluncuran kampanye “Hajar Serangan Fajar” pada 14 Juli 2023, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Wardiana, mengutarakan, kalangan perempuan rentan godaan politik uang.
Data tersebut didasarkan pada hasil studi DEEP Indonesia, lembaga pemantau pemilu, pada 2021 tentang “Dinamika Komunikasi Politik Perempuan terhadap Godaan Politik Uang di Pemilu 2019-2020”. Hasil studi menunjukkan, sekitar 72 persen responden mengaku menerima politik uang pada Pemilu 2019, di mana mayoritas responden penerima politik uang adalah kaum perempuan.
Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia
Neni Nur Hayati dalam risetnya bertajuk
Money Politics and Regression of Democracy: Women Voters Vulnerability in Transactional Politics mengelompokkan pemilih perempuan dalam lima tipe.
Pertama, pemilih yang menikmati politik uang. Kedua, pemilih yang menolak, tetapi menerima uangnya. Ketiga, pemilih yang menolak dan menghindari politik uang, tetapi tidak mau melaporkan. Keempat, pemilih yang menolak dan melaporkan politik uang. Dan, kelima, pemilih yang menyaksikan dan berani melaporkan tindak korupsi politik uang.
Dari lima tipe tersebut, tipe pertama dan kedua paling tinggi.
Mengapa perempuan target politik uang?
Menurut Neni, alasan utama perempuan menerima politik uang ada hubungannya dengan literasi. Minimnya pengetahuan soal regulasi pemilu dan edukasi politik membuat mereka menerima politik uang meski tahu perbuatan tersebut terlarang.
Akibatnya, banyak perempuan yang harus berurusan dengan hukum dan mengikuti berita acara klarifikasi oleh Bawaslu lantaran menerima uang atau materi lainnya dari kandidat politik.
Faktor lain yang membuat perempuan menjadi incaran utama pelaku politik uang adalah ekonomi. Neni memberi contoh situasi ini dengan mengilustrasikan perempuan yang hidup di pedesaan. Uang senilai Rp50 ribu hingga Rp100 ribu itu bernilai sangat besar jika dihabiskan di desa. Contoh lain dari praktik politik uang pada perempuan-perempuan di tempat terpencil adalah pemberian tabung gas dan batik sebagai substitusi pilihan suara mereka.
Alasan lain perempuan menerima politik uang yang diungkap oleh Wawan adalah adanya tekanan sosial atau politik dari pihak lain (pemberi). “Mohon maaf, mungkin yang membagikan itu adalah Pak RT misalnya, atau Bu RT. Orang-orang tertentu yang membagikan, yang menurut dia, adalah orang yang kira-kira harus dihormati,” lanjut Wawan.
Alasan terakhir berdasarkan riset KPK adalah sikap permisif atau serba membolehkan. Banyak perempuan yang pada akhirnya tetap menerima tawaran politik uang karena menganggap hukuman atas tindakan tersebut relatif rendah dan tidak akan menyulitkan mereka.
Cara menghindari politik uang
Di Indonesia, istilah politik uang lebih dikenal dengan nama serangan fajar. Ini merujuk pada pemberian uang, barang, jasa, atau materi lainnya yang dapat dikonversi dengan nilai uang di tahun politik atau saat kampanye menjelang pemilu dengan tujuan untuk mendapatkan suara pemilih.
Untuk menuntaskan praktik politik uang, terutama pada kaum perempuan, KPK meluncurkan kampanye
Hajar Serangan Fajar. Berikut adalah langkah-langkah mudah yang dapat #KawanAksi perempuan atau informasikan kepada kerabat perempuan lakukan jika mendapat serangan fajar:
- Tolak dan hindari segala bentuk politik uang. Tetapkanlah pendirian dan tolak segala bentuk iming-iming berbentuk uang, barang, jasa, atau materi lainnya yang dapat membuat kamu turut berkontribusi dalam penumbuhan potensi tindak korupsi dan kecurangan dalam pemilu.
- Laporkan pada pihak berwenang. Jika kamu merasa menerima iming-iming politik uang, beranikanlah dirimu untuk melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu atau Panwaslu setempat kediamanmu. Tidak perlu khawatir tentang keamananmu, sebab, identitasmu sebagai pelapor akan dirahasiakan. Dengan melakukan ini, kamu sudah menutup kemungkinan potensi tindak korupsi dan kecurangan dalam pemilu yang akan datang.
- Berpartisipasi dalam menyebarluaskan pesan kampanye Hajar Serangan Fajar. Kampanye ini tidak akan berjalan dan sukses apabila tidak diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu, #KawanAksi bisa juga turut berpartisipasi dalam menyebarluaskan pesan kampanye Hajar Serangan Fajar di platform media sosial milik #KawanAksi. Akan lebih baik lagi jika kamu turut serta membuat konten-konten kreatif untuk menyuarakan dan mengundang orang lain untuk menyiarkan gerakan ini pada audiens yang lebih luas.
Selain melakukan ketiga hal di atas, pemilih perempuan juga perlu menerapkan
nilai-nilai integritas “JUMAT BERSEPEDA KK” yang merupakan singkatan dari jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras sebagai upaya untuk menghindari praktik politik uang.
Dengan memiliki sikap antikorupsi ini, pemilih perempuan bisa melindungi dirinya sendiri dari jerat hukum tindak pidana korupsi serta menutup satu kemungkinan tindak pidana korupsi yang mungkin dilakukan oleh kandidat pilihannya di masa yang akan datang.*