Mengenal Konflik Kepentingan dan Cara Mencegahnya

AKSI / MENGENAL KONFLIK KEPENTINGAN DAN CARA MENCEGAHNYA

01 NOVEMBER 2022

Tindak pidana korupsi (tipikor) dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah konflik kepentingan (conflict of interest). Jika tidak ditangani dengan baik, konflik kepentingan dapat menyebabkan korupsi dan menimbulkan kerugian bagi negara. Melalui tulisan ini, mari kita mengenal apa pengertian konflik kepentingan dan cara mencegahnya.

Konflik kepentingan dapat didefinisikan sebagai situasi di mana pejabat publik memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang memengaruhi atau terlihat memengaruhi kinerja jabatan publiknya yang seharusnya objektif dan imparsial. Dalam definisi ini, seharusnya seorang pejabat tidak bias dalam mengambil keputusan, melakukan pekerjaannya secara utuh tanpa terbagi atau dipengaruhi kepentingan lainnya.

Pengertian konflik kepentingan tercantum pada Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (14) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Konflik Kepentingan, yang dimaknai sebagai: "kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya".

Sementara pada Peraturan Menpan RB No. 12/2016, makna konflik kepentingan adalah: “Situasi di mana Penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya”.

Wahyu Dewantara Susilo, Spesialis Monitoring KPK, mengatakan bahwa per definisi konflik kepentingan bersifat netral. Konflik kepentingan muncul ketika terjadi pertentangan antara pelaksanaan tugas dan kepentingan pribadi yang memengaruhi penilaian atau keputusan yang akan dibuat. Pada titik ini, lanjut Wahyu, keputusan belum dibuat dan pelanggaran belum terjadi. Pejabat harus dapat mengelola konflik kepentingan itu sehingga tidak menjadi tindak korupsi.

"Pejabat atau pegawai mesti tahu apa yang harus dilakukan pada titik ini. Konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berujung pelanggaran etika, administratif, bahkan pidana," kata Wahyu dalam perbincangan dengan ACLC.

Konflik kepentingan bisa menjadi penyebab atau akibat dari korupsi. Misalnya dalam beberapa kasus, konflik kepentingan berawal berawal dari pemberian gratifikasi atau suap yang bisa memengaruhi penilaian atau keputusan pejabat. Ketika keputusan diambil akibat pemberian tadi, maka pelanggaran telah terjadi.

"Potensi dampak kerugian pelanggaran konflik kepentingan bisa memiliki dimensi yang lebih luas meliputi aspek etika, administrasi hingga pidana," kata Wahyu.

"Mengapa konflik kepentingan berbahaya? Karena adanya risiko kepentingan publik tergadaikan dalam keputusan-keputusan yang seharusnya dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," lanjut dia.

Konflik kepentingan juga bisa terjadi dalam bentuk lain. Misalnya penggunaan aset mobil dinas untuk kepentingan pribadi seperti mudik hari raya, menyebarkan informasi rahasia perusahaan untuk keuntungan pribadi, pemberian akses khusus kepada pihak tertentu, atau menentukan besaran gaji atau remunerasi diri sendiri karena memang memiliki kemampuan untuk itu.

Sanksi Pelanggaran Konflik Kepentingan

Pelanggaran akibat konflik kepentingan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dijatuhi sanksi administratif mulai dari ringan hingga berat.

Sanksi administratif ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan. Sanksi administratif ringan dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan jika tidak memberitahukan atasannya dalam hal terdapat Konflik Kepentingan. Sanksi Administratif ringan juga dapat dikenakan kepada atasan yang tidak mengambil keputusan apapun terhadap laporan adanya konflik kepentingan, paling lama lima hari kerja setelah laporan diterima.

Sementara sanksi administratif berat dijatuhkan jika seorang pejabat atau pegawai mengambil keputusan atau tindakan yang berpotensi adanya konflik kepentingan. Sanksi tersebut adalah pemberhentian tetap dengan atau tanpa memperoleh hak-hak keuangan, atau dipublikasikan di media massa.

Pelanggaran konflik kepentingan barang dan jasa terancam hukuman pidana berdasarkan Pasal 12 huruf i Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal tersebut, pelakunya terancam penjara penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan dan paling banyak Rp1 miliar.

Mencegah Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan memiliki dampak yang sangat merugikan, baik bagi masyarakat maupun bagi pelakunya. Kondisi ini bisa dicegah dengan menghindari atau membatasi sumber-sumber konflik kepentingan, di antaranya:

Menolak dan menghindari pemberian hadiah/gratifikasi yang terkait jabatan.
Menghindari melakukan pekerjaan di luar pekerjaan saat ini.
Membatasi atau menghindari kepemilikan aset pada perusahaan-perusahaan yang dapat terkait dengan pelaksanaan tugas pejabat.
Menghindari dan membatasi diri berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait yang dilarang oleh kode etik dan perundangan atau berpotensi dapat dipersepsikan konflik kepentingan oleh publik.
Menghindari rangkap jabatan.
Membatasi dan mengurangi kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas.
Mendorong perbaikan sistem pengelolaan konflik kepentingan di instansi untuk menutup celah pelanggaran terhadap aturan/kebijakan konflik kepentingan.

Pada saat konflik kepentingan terjadi, penyelenggara negara atau pejabat publik wajib mendeklarasikannya. Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut dapat berujung pada sanksi yang tersebut di atas.

Berikut hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi konflik kepentingan:

Mendeklarasikan/Membuka. Transparansi atau keterbukaan merupakan kunci awal penanganan. Pada tahap ini penyelenggara negara/pejabat pemerintah mengidentifikasi dan melaporkan konflik kepentingan yang dihadapi sesuai dengan ketentuan dan proses yang berlaku di organisasi.
Mendiskusikan. Memberitahukan kepada atasan sebelum bertindak jika terdapat risiko terjadinya konflik kepentingan.
Mitigasi. Penyelenggara negara/pejabat pemerintah dapat membatasi akses informasi atau menarik diri dari kegiatan yang sedang berlangsung. Langkah-langkah untuk memitigasi risiko untuk memastikan adanya ketidakberpihakan di antara para pihak akan diambil oleh instansi tempat penyelenggara negara/pejabat pemerintah, setelah menerima laporan atau deklarasi konflik kepentingan.
Menghindari pengambilan keputusan. Abstain terhadap keputusan atau tindakan lainnya yang memiliki risiko terhadap bias atau konflik kepentingan yang dipersepsikan.

Memahami, mencegah dan mengelola konflik kepentingan adalah salah satu kepiawaian yang harus dimiliki oleh penyelenggara atau pejabat negara. Karena hal ini adalah modal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

"Kepercayaan adalah modal utama dalam pelaksanaan tugas publik. Sehingga mari kita hindari sebisa mungkin situasi yang mengarah ke konflik kepentingan, utamakan kepentingan masyarakat, jaga diri dan keluarga Anda," ujar Wahyu.