Mengenal Peran Justice Collaborator dalam Kasus Korupsi

AKSI / MENGENAL PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM KASUS KORUPSI

12 AGUSTUS 2022

Istilah Justice Collaborator kerap terdengar dalam proses pengadilan untuk berbagai kasus tindak pidana. Justice Collaborator dalam kasus korupsi juga muncul dan keberadaannya membantu mengungkapkan berbagai tabir kejahatan penggelapan maupun pencucian uang.

Budi Sarumpaet, Jaksa Penuntut Umum sekaligus Kasatgas II Penuntutan KPK, menjelaskan bahwa peran Justice Collaborator diatur secara normatif dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2022. Disebutkan dalam SE tersebut, Justice Collaborator adalah seorang saksi pelaku yang memberikan informasi signifikan tentang sebuah perkara.

"Jika kita lihat dari pengertiannya yang diatur dalam SE MA No 4 Tahun 2011, Justice Collaborator adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Artinya, dia adalah salah satu pelaku dari tindak pidana korupsi, namun bukan pelaku utama," kata Budi dalam perbincangan dengan ACLC pekan ini.

Dalam aturannya, tersangka pidana korupsi bisa mengajukan diri menjadi Justice Collaborator dengan persyaratan sebagai berikut: Dia salah satu pelaku tindak pidana korupsi atau pencucian uang, mengakui kejahatan yang telah dilakukannya, dan bukan pelaku utama kejahatan tersebut.

Budi menjelaskan, ada keuntungan dengan keberadaan justice collaborator ini, baik bagi tersangka yang mengajukan diri jadi saksi pelaku maupun bagi proses penyidikan.

"Dengan menjadi Justice Collaborator akan membantu tersangka mendapatkan keringanan hukuman. Sedangkan dari sisi jaksa penuntut, Justice Collaborator sangat bermanfaat karena dia mengakui perbuatannya sekaligus mengungkapkan peran pelaku utama," ujar Budi.

M. Asri Irwan, Kasatgas Penuntutan KPK, mengatakan dengan keringanan hukuman yang didapatkan Justice Collaborator, maka vonisnya tidak akan lebih berat dari pada pelaku utama. Terkadang, kata Irwan, para Justice Collaborator adalah orang-orang yang justru diperalat oleh pelaku utama untuk melakukan tindakan pidana.

Dia mencontohkan, ada sebuah kasus yang ditangani Kejaksaan dengan tersangka seorang cleaning service di perusahaan. Nama dia muncul sebagai pelaku dalam kasus tersebut, namun dalam pengadilan ternyata ada dalang yang lebih besar.

"Dia adalah wayang, tapi dalangnya ada. Di KPK pun ada yang seperti itu. Ada perkara di mana orang-orang kecil yang diajukan sebagai tersangka, padahal misalnya, direktur utama adalah mastermind-nya," kata Irwan.

"Kemudian di persidangan dia (Justice Collaborator) membuka, bahwa sesungguhnya dia hanyalah orang yang disuruh," lanjut dia.

Dengan iming-iming keringanan hukuman, peran Justice Collaborator tidak menutup kemungkinan hanya akan dimanfaatkan oleh tersangka kasus korupsi. Padahal bisa jadi dia berbohong, atau malah justru dia pelaku utama yang mencoba lolos dari hukuman berat.

Jaksa KPK Ni Nengah Gina Saraswati tidak ambil pusing soal itu. Dia mengatakan kebohongan tersebut pada akhirnya akan terbukti juga dalam proses penyelidikan yang panjang. Jaksa penuntut, kata Gina, memiliki cara untuk mengetahui apakah seseorang Justice Collaborator berbohong atau tidak.

"Dia kelihatan berbohong atau tidak adalah dari konsistensinya, dari penyelidikan sudah terlihat. Para penuntut yang sudah dibekali kemampuan interview bisa menilai, apakah dia konsisten atau tidak dalam memberikan keterangan," ujar Gina dalam perbincangan dengan Podkes Kanal KPK.

Gina mewanti-wanti untuk Justice Collaborator agar tidak berbohong dalam memberikan keterangan. Karena setiap kebohongan di pengadilan memiliki konsekuensi hukum, termasuk dalam kasus tindak pidana korupsi.

"Segala apa yang diungkapkan di persidangan ada akibat hukumnya. Ada ketentuan kalau dia berbohong, diatur di Pasal 22 pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, ada ancamannya, makanya jangan main-main," kata Gina.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar dalam proses penyelidikan kasus korupsi, maka terancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, dengan denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta. (ATN/ARM)