Wujudkan Cita-Cita Kemerdekaan dengan Berantas Korupsi

AKSI / WUJUDKAN CITA-CITA KEMERDEKAAN DENGAN BERANTAS KORUPSI

18 MEI 2022

Pemberantasan korupsi di Indonesia tercinta ini tidak bisa hanya dilakukan oleh KPK, melainkan seluruh lapisan masyarakat di dalamnya. Kenapa? Karena memberantas korupsi harus dilakukan untuk mewujudkan kepentingan bersama dan cita-cita kemerdekaan seluruh anak bangsa.

Soal kepentingan bersama (common interest) ini kerap didengungkan oleh para petinggi KPK. Kepentingan bersama tersebut adalah tujuan akhir dari pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kepentingan bersama Indonesia ini termaktub dalam alinea keempat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea tersebut berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam alinea tersebut disebutkan empat fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia setelah merdeka, yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan negara dan cita-cita Indonesia setelah merdeka itu tidak akan pernah bisa terwujud jika korupsi masih merajalela di negeri ini. Korupsi dengan berbagai dampak buruknya bagi berbagai sektor akan melemahkan negara ini, sehingga tidak akan mampu melindungi segenap banganya dengan baik.

Kesejahteraan umum juga tidak akan terwujud akibat adanya korupsi. Kesejahteraan hanya akan menjadi milik segelintir orang yang memiliki kuasa dan akses kepada kebijakan yang memihak mereka. Korupsi bantuan sosial misalnya, telah mencederai upaya negara untuk menyejahterakan rakyatnya di saat-saat sulit.

Salah satu yang paling miris adalah kasus yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara tahun lalu. Juliari divonis 12 tahun penjara karena suap 17 miliar untuk pengadaan bansos pandemi COVID-19. Rp 17 miliar uang yang luar biasa besar, akan sangat berguna jika digunakan bagi keperluan publik. Padahal, rakyat bergantung banyak pada Mensos untuk menyejahterakan mereka.

Korupsi semacam ini memperparah kemiskinan dan semakin melebarkan jurang ketimpangan di negeri ini. Jika sudah begini, maka keadilan sosial hanya tinggal mimpi. Si kaya akan semakin kaya dengan korupsinya, si miskin yang mengais-ngais keadilan akan semakin terjerembap dalam jurang kemelaratan.

Menurut data KPK, lebih dari 30 hakim dan jaksa terjerat kasus korupsi sejak 2004 hingga 2021. Mereka yang telah disumpah akan bertindak adil malah berkhianat. Korupsi oleh hakim membuat keadilan berat sebelah. Mereka yang punya uang bisa main mata dengan penegak hukum, akibatnya rakyat kecil yang kembali jadi korban.

Mencerdaskan kehidupan bangsa juga akan mustahil jika korupsi masih di mana-mana. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa negara merugi Rp 1,6 triliun dari korupsi di sektor pendidikan sepanjang 2016-September 2021. Bayangkan jika uang sebanyak itu digunakan untuk perbaikan mutu pendidikan atau prasana sekolah, pasti akan sangat berguna sekali.

Maka dari itu, KPK menegaskan bahwa alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah tujuan akhir dari pemberantasan korupsi, cita-cita bangsa, idealisme yang dipegang teguh oleh kita semua. Seluruh masyarakat harus hadir dalam upaya ini, baik dari kamar-kamar kekuasaan maupun rakyat biasa. Dimulai dari diri sendiri untuk mewujudkan integritas, hingga melaporkan jika melihat tindak pidana korupsi.

Setidaknya ada empat kondisi yang akan terjadi jika Indonesia bebas dari korupsi, yaitu pembangunan berjalan dengan lancar, pendidikan akan maju pesat, pelayanan kesehatan akan berjalan dengan baik, dan lingkungan hidup yang terawat indah dan bebas dari sampah. Kondisi-kondisi tersebut merupakan perwujudan dari alinea keempat UUD 1945 yang merupakan cita-cita dari didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia.